Produk

Setiap bisnis yang punya website, aplikasi, atau toko online wajib punya Kebijakan Privasi dan Syarat & Ketentuan — bukan sekadar soal citra profesional, tapi kewajiban langsung di bawah UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024), UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), dan PP No. 33 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan UU PDP yang baru diundangkan — ditambah Permendag No. 19 Tahun 2026 untuk yang berjualan lewat marketplace, social commerce, atau platform serupa.

Paket ini berisi 12 dokumen siap edit yang mengcover kebutuhan dasar kepatuhan digital, disusun dari regulasi yang benar-benar terkini — bukan template lama yang masih mengacu Permendag No. 50 Tahun 2020 atau belum sempat menyentuh PP PDP sama sekali karena baru saja terbit.

Isi paket (format .docx), 4 kategori:

A. Privasi & Persetujuan Data (4 dokumen) — Kebijakan Privasi, Formulir Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi, Kebijakan Cookie, Kebijakan Retensi & Penghapusan Data Pribadi.

B. Syarat & Ketentuan Platform (3 dokumen) — S&K Penggunaan Website/Aplikasi, S&K Jual-Beli Toko Online/Social Commerce, Kebijakan Pengembalian & Refund.

C. Kepatuhan & Tata Kelola Data (3 dokumen) — Perjanjian Pemrosesan Data dengan Vendor (DPA), Prosedur Internal Penanganan Insiden Kebocoran Data, Checklist Self-Assessment Kepatuhan PP No. 33 Tahun 2026.

D. Operasional Tambahan (2 dokumen) — Kebijakan Pengiriman, Disclaimer & Ketentuan Konten Media Sosial Bisnis.

Kenapa beda dari template gratisan? Hampir semua generator Privacy Policy/S&K gratis berbasis regulasi Eropa/Amerika (GDPR/CCPA) yang tidak menyebut UU PDP Indonesia, apalagi PP No. 33 Tahun 2026 (225 pasal) yang baru terbit. Paket ini disusun langsung menyesuaikan PP tersebut sejak awal terbit.

Cocok untuk: pemilik toko online/marketplace, pengembang aplikasi & startup digital, pengelola platform social commerce, UMKM yang baru punya website/landing page sendiri.

Disclaimer: dokumen ini merupakan template kepatuhan untuk tujuan umum berdasarkan regulasi yang berlaku saat diterbitkan. Sesuaikan dengan model bisnis, jenis data yang diproses, dan struktur platform Anda; untuk bisnis yang memproses data dalam skala besar atau data sensitif, disarankan konsultasi lebih lanjut dengan penasihat hukum.